Daya baru terbarukan (EBT) diperkirakan bisa menjadi salah satunya pemkajian dalam debat Pemilihan presiden 2019 jilid II, Minggu, 17 Februari. Debat pada capres Joko Widodo serta Prabowo Subianto ini akan mengusung topik sekitar daya, pangan, sumber daya alam, infrastruktur, serta lingkungan hidup.

Beberapa calon diinginkan memiliki komitmen pada peningkatan EBT ini. Karena, sampai kini program daya baru terbarukan sering dianaktirikan, bahkan juga “dibunuh” dengan perlahan melalui beberapa peraturan yang kontraproduktif dengan tujuan serta slogan politik waktu kampanye.

Direktur Eksekutif Insitute For Essential Service and Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengerti masalah peningkatan ETB, terutamanya yang bersumber dari tenaga surya sampai kini.

Berdasar pada data IESR, per semester pertama 2018, kemampuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baru sampai 90 megawatt-peak (MWp), sedang tujuan pemerintah 6,5 GWp pada 2025. Walau sebenarnya, kekuatan kemampuan yang dipunyai PLTS ialah 560 GWp.

Akan tetapi, berdasar pada data The International Renewable Energy Agency (IRENA), kekuatan PLTS yang bisa dibuat di Indonesia sampai 2030 cuma 47 GWp [PDF, hlm 6].

Fabby menjelaskan, sulitnya manfaatkan kekuatan itu dipercaya tidak lainnya dikarenakan diantaranya sebab Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 [PDF] yang mewajibkan tarif PLTS 85 % dibawah cost produksi PLN sejumlah 6,4 Kwh.

Menurut Fabby hal tersebut jelas menghalangi karena cost pengembangannya tidak searah di harga listrik yang ditata pemerintah.

“Kalau diminta berkompetisi, ya ribet. Jika batu bara tidak disubsidi mungkin ada kesempatan PTLS dapat bersaing. Tujuan tidak dapat terwujud sebab peraturan,” kata Fabby waktu dihubungi reporter Tirto.

Hal sama pun tampak dari survey IESR yang tunjukkan dari 3 juta penduduk yang tertarik menempatkan panel surya, 98 % salah satunya meredam diri karena masalah peraturan. Perumpamaannya, penentuan harga listrik surya berbanding PLN cuma 0,6:1 hingga pengembalian investasi jadi 12 tahun dari harapan pasar 7 tahun.

Belum juga, kata Fabby, Permen ESDM No. 49 Tahun 2018 [PDF], penduduk yang semestinya bebas dari cost listrik sebab memakai tenaga surya juga tidak diduga diwajibkan membayar tagihan pada PLN.

“Regulasi listrik surya atap tidak memberi dorongan buat penduduk untuk menempatkan. Walau sebenarnya jika sukses mereka dapat ngisi 15 GW itu,” kata Fabby.

Masalah pun berlangsung di bagian geotermal atau panas bumi yang 40 % dari cadangan dunia dikuasai Indonesia.

Anggota Penduduk Daya Terbarukan Indonesia (METI), Sanusi Satar menyalahkan kesepakatan jual beli listrik (PJBL) yang tak akan di tandatangani sebelum eksplorasi. Walau sebenarnya, tiada PJBL, pengembang tidak bisa terhubung permodalan yang diperlukan untuk lakukan eksplorasi.

“Sekarang mesti eksplorasi dahulu. Jika juga telah bertemu potensinya, belumlah pasti digunakan. Ini kecemasan pengembang,” kata Sanusi yang mengepalai bidang geotermal di METI waktu dihubungi reporter Tirto.

Masalah lainnya pun dihadapi waktu pemerintah tidak memperbolehkan perpanjangan kepemilikan PLTG selesai 30 tahun oleh pengembang. Menurut Sanusi, perihal ini adalah disinsentif yang membuat perhitungan keekonomian EBT jadi makin kurang ekonomis.

“Dulu dapat diperpanjang saat ini setop di 30 tahun. Kami selalu berupaya berbicara serta mencari jalan tengahnya,” kata Sanusi.

Wakil Ketua Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Johnny G Plate membetulkan jika peraturan di bidang EBT belumlah seutuhnya memberi dukungan. Dia memandang memerlukan perbaikan ketentuan yang bisa menggenjot investasi di bagian ini supaya sampai harga keekonomian yang dibutuhkan.

Orang politik Nasdem ini optimis jika pasangan calon petahana, yakni Jokowi-Ma’ruf telah memiliki pengalaman pada masalah ini. Dia bahkan juga mengaku jagoannya itu sudah membuat terobosan besar saat kepemimpinannya.

Akan tetapi, saat di tanya selanjutnya tentang langkah konkret serta konsentrasi reformasi peraturan yang dikerjakan, Johnny malas menjawab. Dia minta supaya detil itu baru dibicarakan selesai debat jilid II yang akan diselenggarakan pada 17 Februari yang akan datang.

Sesaat Juru Debat Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ramson Siagian menjanjikan jika pasangan calon nomer urut 02 menang, jadi mereka akan mengevaluasi lagi beberapa hal sebagai pemicu terhambatnya investasi EBT.

Akan tetapi, Ramson mengutamakan jika Prabowo-Sandiaga tetap akan fokus pada peningkatan biofuel. Otomatis, pasangan nomer urut 02 ini tidaklah terlalu melirik kekuatan EBT dari tenaga surya serta panas bumi.

Ramson pun malas memaparkan gagasan konkret untuk mengakhiri masalah mandeknya perubahan EBT. Dia tidak ingin merinci pola yang akan dikerjakan paslon nomer urut 02 itu.

Dia cuma pastikan kendala yang didapati dari bagian birokrasi serta kebijaksanaan fiskal ialah beberapa point yang akan dilihat.

“Enggak dapat semua dibuka saat ini ya, tetapi kita arah strateginya kesana,” kata Ramson.