Analisis Dapat Tuntas Serta Dapat Diberikan Ke Presiden Joko Widodo

Analisis Dapat Tuntas Serta Dapat Diberikan Ke Presiden Joko Widodo – Menteri Rencana Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro membidik konstruksi fisik ibu kota akan berjalan pada 2021. Pemerintah menuturkan tempat ibu kota baru hampir tentu ada di Kalimantan.

Pemerintah telah mulai membagikan biaya perpindahan ibu kota dalam APBN 2020 waktu depan. Biaya tahun depannya baru hanya penyiapan rancangan serta masterplan ibu kota baru.

Selain itu, konstruksi fisik dapat dilaksanakan pada 2021. Gagasannya, APBN dapat digelontorkan dengan subtansial.

“Kalaupun 2021 telah mulai konstruksi, kami mengharapkan perpindahan ibu kota dapat dikerjakan setahap serta 2024 ibu kota telah mulai dipindahkan,” papar Bambang dijumpai di Gedung Tubuh Rencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa (18/6).

Dia tak menolak jika Kalimantan Tengah serta Kalimantan Timur sebagai calon kuat dua tempat ibu kota baru. Sampai waktu ini dia mengakui Bappenas masih membahas kelayakan dua tempat itu.

Sesuai sama analisis Bappenas, Kalimantan Timur miliki tersedianya air bersih lumayan tinggi, infrastruktur yang ideal, dan bebas gempa bumi serta kebakaran rimba. Ditambah lagi, susunan masyarakatnya cukup heterogen, sampai-sampai kekuatan perselisihan sosial termasuk minim. Tetapi, Kalimantan Timur disampaikannya masih riskan banjir.

Selain itu, daerah Kalimantan Tengah memang terlepas dari banjir serta gempa bumi. Akan tetapi, tersedianya tanah airnya cukup hanya terbatas serta susunan lahannya masih didominasi tempat gambut yang riskan kebakaran. Perihal yang paling utama, kekuatan perselisihan sosial di Kalimantan Tengah condong tinggi lantaran model orang yang homogen.

Menurutnya, perpindahan ibu kota telah dikaji lama oleh pemerintah, dimana pemerintah telah miliki rencana yang detail serta oke.

“Ini semestinya bukan wawasan. Kalaupun telah ada plan-nya, punya arti bukan wawasan dong,” jelas Bambang.

Menurut rencana yang diatur Bappenas, gagasannya ibu kota akan perlu tempat diatas 200 ribu hektare (ha) yang dapat terbagi dalam tiga zone yaitu area pokok, area Ibu Kota Negara (IKN), serta area pelebaran IKN.

Terkecuali itu, Bappenas pula udah mengalkulasi kepentingan biaya yang meraih Rp466 triliun yang terbagi dalam Biaya Penerimaan serta Berbelanja Negara (APBN) sejumlah Rp30,6 triliun, pola Kerja Sama Pemerintah serta Tubuh Upaya (KPBU) sebesar Rp340,6 triliun, serta swasta sejumlah Rp95 triliun.

Bambang mengharap analisis dapat tuntas serta dapat diberikan ke Presiden Joko Widodo dalam saat dekat.

“Kelak tahun ini Presiden yang dapat informasikan. Semestinya pengumuman menanti waktu yang pas. Pekerjaan kami cuma memberikan laporan ke presiden dengan periodik,” ujar ia.