BPN Prabowo-Sandiaga Siap Membela All Out Slamet

BPN Prabowo-Sandiaga Siap Membela All Out Slamet – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif nampaknya tidak akan melawan masalah hukumnya sendirian. Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno siap all out membela Slamet yang sekarang jadi terduga masalah pendapat pelanggaran pemilu.

Info tentang status terduga Slamet Ma’arif ini awalannya didapati sesudah tersebar surat panggilan yang dikeluarkan oleh Polres Surakarta. Dalam surat itu, Slamet telah menyandang status terduga. Masalah yang disangkakan untuk Slamet ialah masalah 280 huruf a sampai j serta Masalah 276 ayat 2 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu.

Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo membetulkan tentang pemanggilan itu. Slamet diskedulkan melakukan kontrol di Polda Jawa Tengah, Rabu (13/2) lusa.

“Benar kami panggil menjadi terduga,” kata Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo, waktu di konfirmasi, Minggu (10/2/2019).

Tempat kontrol di Polda Jateng ini diambil berdasar pada pertimbangan keamanan. Walau demikian, penyidik yang akan mengecek Slamet masih dari Polres Surakarta.

Berkaitan masalah itu, Slamet Ma’arif menjelaskan penegakan hukum di Indonesia sekarang ini begitu memprihatinkan. Ia juga cemas bila rakyat akan kehilangan keyakinan pada penyelenggara pemilu.

“Menyedihkan serta membuat malu hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas serta gamblang di negeri ini. Saya cemas keyakinan rakyat pada penegak hukum serta penyelenggara pemilu akan hilang. Langkah tersebut saya akan komunikasi dengan pengacara,” tutur Slamet.

Slamet juga memperoleh suport penuh dari beberapa elite politik. Diantaranya muncul dari Waketum Gerindra Fadli Zon yang menyangka masalah Slamet menjadi usaha pembungkaman pada oposisi. Ia menyebutkan beberapa tokoh yang berada di BPN Prabowo seakan-akan jadi tujuan.

Fadli menyatakan BPN siap membela Slamet dengan optimal. Karena, buat Fadli, masalah itu berkesan mengada-ada.

“Saya duga kami akan bela habis-habisan tentunya, sebab menurut saya ini tak perlu. Jika kita lihat apakah yang berlangsung ini kan berbentuk administratif saja ya. Janganlah dikriminalisasi. Banyak pula pelanggaran yang dikerjakan paslon 01 (Jokowi-Ma’ruf) tetapi tidak dilakukan tindakan,” tutur Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Tidak cuma dari BPN, pertolongan hukum pun hadir dari PKS. Presiden PKS Sohibul Iman siap mengutus pengacara dari PKS untuk membela Slamet.

“PKS akan lakukan pertolongan hukum serta akan mengutus lawyer kami, baik yang telah terhimpun dalam BPN Prabowo-Sandi ataupun lawyer yang belumlah masuk. Kami ingin memberi pembelaan yang optimal pada Ketua Umum PA 212,” kata Presiden PKS Sohibul Iman selesai flash mob di Perlimaan Gorontalo, Senin (11/2/2019) sore.

Selain itu, Sekjen Partai Gerinda Ahmad Muzani memandang ada usaha penggerusan pada tim BPN Prabowo-Sandi yang telah mulai berterus-terang. Muzani menyebutkan hukum tidak ditegakkan dengan adil karena laporan yang dibikin oleh pihaknya seringkali tidak dilakukan tindakan.

“Saat ini telah mulai jika beberapa orang yang punya potensi mendulang nada di lingkaran BPN sudah mulai digerus satu per satu,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Perihal yang sama pun diutarakan oleh jubir Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Habiburokhman. Ia memandang penentuan terduga Slamet Ma’arif ganjil.

“Penentuan (terduga) Ustaz Slamet pun ganjil sebab beliau didakwa kampanye walau sebenarnya tidak ajak pilih dan tidak mengemukakan visi misi program serta citra diri peserta pemilu,” papar jubir Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Habiburokhman,Senin (11/2/2019).

Suport pun hadir dari rekanan seperjuangan Slamet di PA 212. Organisasi yang mengumpulkan alumni tindakan 212 itu minta hukum tidak ditegakkan dengan sembarangan.

“Kami harap supaya perangkat pemerintahan tidak tebang pilih, terutamanya Bawaslu, tidak dapat diinginkan untuk laku profesional, jurdil, seimbang, serta mandiri. Sebab pekerjaan Bawaslu malah pentingnya jurdil pada pemilu ini di tengahnya bukan keterpihakan pada pelanggar yang satu dengan lakukan pembiaran pada pelanggaran-pelanggaran. Dan lakukan penegakan hukum yang dicari-cari pada oposan,” kata Damai pada wartawan, Senin (11/2/2019).

Selain itu, Ketua GNPF-U, Yusuf Martak, menyebutkan Slamet seakan-akan jadi tujuan dari beberapa pihak yang tidak searah.
Yusuf menyebutkan masalah yang menangkap Slamet menjadi bentuk kriminalisasi. Masalah ini pula, sambung Yusuf, menunjukkan kepanikan dari grup spesifik.

“Ya, jika telah memiliki bentuk seperti tujuan, bermakna tidak beda kriminalisasi namanya kan. Jadi mengapa mesti ada makna kata semuanya hasilnya dipercepat, semua dipercepat, targetnya dipercepat, dari saksi terduga dipercepat. Nah, ini ada apakah? Tampak sekali kepanikan itu. Ini kan anak bangsa pun, masyarakat negara juga. Apa masyarakat negara telah selevel Ustaz Slamet ini dipandang bukan masyarakat negara kelas satu? Kelasnya telah di turunkan jadi masyarakat negara nomer dua? Tidak tahu saya,” kata Yusuf waktu dihubungi, Senin, (11/2/2019).