Menkumham Memohon Jokowi Berikan Amnesti Ke Baiq Nuri

Menkumham Memohon Jokowi Berikan Amnesti Ke Baiq Nuri – Salah satu orang club kuasa hukum Baiq Nuril Maknun, Erasmus Napitupulu, menjelaskan Menkumham Yasonna Laoly udah membuat surat saran ke Presiden Jokowi.

Dalam saran itu, Menkumham memohon Jokowi berikan amnesti ke Baiq Nuril.

“Tidak hadirnya Ibu Nuril sebab berita baiknya merupakan Kemenkum HAM barusan pagi memohon club kami hadir kesana pula untuk selanjutnya Ibu Nuril bersama dengan Menkum HAM tanda tangani surat saran dari Menkum HAM sehubungan dengan pemberian amnesti pada Ibu Nuril pada Presiden Joko Widodo,” tutur Erasmus di kantor KSP, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Saran itu dimaksud Erasmus hadir pula dari sejumlah anggota DPR. Karenanya, ia mengharap Presiden Jokowi bisa memperhitungkan amnesti untuk Baiq Nuril.

“Terima kasih telah ada berita baik sampai dengan demikian kami mengharap presiden dapat cepat memperhitungkan,” kata Erasmus.

“Kelak dari DPR pula kita bisa berita baik jika sejumlah anggota DPR telah oke berikan amnesti sampai ini berubah menjadi momen serta moment yang penting jika korban kekerasan seksual di Indonesia tidak akan berhenti untuk bernada,” paparnya.

Sama seperti didapati, PN Mataram bebaskan Baiq Nuril pada 12 Juni 2017. Tapi kenyataan beralih. Majelis kasasi yang diketuai Sri Murwahyuni tidak hiraukan digital evidence di atas serta menjelaskan Baiq Nuril konsisten bersalah serta dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Keputusan kasasi itu dikuatkan pada tingkat PK yang diketuai hakim agung Suhadi.

Atas hal tersebut, warga terkejut. Publik memandang keputusan itu cacat keadilan. Karena, dengan utuh, Baiq Nuril merupakan korban pelecehan seksual.

“Saat ini kita kasih ini, dengan alasan kalaupun ini tidak kita jagalah, karena itu ada rasa keadilan warga tercederai.

Utamanya pada wanita korban pelecehan atau kekerasan seksual yang tidak berani ke depan mengemukakan pada publik atau tuntut orang yang mengerjakan pelecehan sebab ada masalah hukum menuturkan, ‘Ini Nuril yang harusnya korban berubah menjadi dikorbankan.’ Ini kita pikirkan, kita menjaga benar, kenapa butuh gunakan wewenang konstitusional presiden ialah amnesti,” kata Menkumham Yasonna Laoly.