Muhaimin Menilainya Kebijakan Menteri Kelautan Serta Perikanan Susi Pudjiastuti Malah Menyusahkan Nelayan

Muhaimin Menilainya Kebijakan Menteri Kelautan Serta Perikanan Susi Pudjiastuti Malah Menyusahkan Nelayan – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berjumpa nelayan pantura dari Tegal, Brebes, Batang, Pati, Rembang, serta Cirebon di Pelabuhan Perikanan Tegalsari, Kota Tegal, Rabu (26/4/2017) sore.
Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Kebangkitan Petani serta Nelayan Indonesia (Gerbang Tani), juga melantik beberapa pengurus Gerbang Tani Kabupaten Tegal, Brebes, serta Kota Tegal.
Ia didampingi beberapa kader PKB salah satunya Marwan Jafar, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan, serta anggota DPR RI Komisi III Bachrudin Nasori.
Dalam peluang itu, beberapa nelayan di pantura keluarkan unek-unek pada pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Muhaimin menilainya kebijakan Menteri Kelautan serta Perikanan Susi Pudjiastuti malah menyusahkan nelayan berkaitan larangan pemakaian cantrang atau trawl.
” Saya minta Bu Susi untuk mencabut Permen mengenai larangan cantrang. Dapat di cari jalan keluar lain untuk pembangunan ekosistem laut serta lingkungannya, ” tutur Cak Imin selesai berdiskusi dengan beberapa nelayan.
Cantrang adalah alat penangkapan ikan yang masuk dalam grup pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). Pemakaian cantrang dinilai bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem laut.
Larangan pemakaiannya tertuang dalam Permen Kelautan Serta Perikanan No 2 Th. 2015 mengenai Larangan Pemakaian Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) serta Pukat Tarik (seinen nets).
Sekarang ini, nelayan masih tetap diberikan saat sampai akhir Juni untuk ganti cantrang sebagai alat tangkap mereka sampai kini dengan yang ramah lingkungan.
Disebutkan Cak Imin, larangan cantrang juga bikin nelayan cemas. Tidak sedikit dari mereka di tangkap aparat karna memakai cantrang waktu melaut.
” Saya mohon pada Pak Kapolri tidak untuk menangkap nelayan yang memakai cantrang. Tolong, janganlah dikriminalisasi. Nelayan melaut untuk mencari sesuap nasi. Masak cuma tidak sama dengan kebijakan menteri jadi dikriminalisasi, ” pesan Cak Imin.
Cak Imin berjanji bakal mengawal serta mengemukakan pada presiden supaya Ketentuan Menteri itu mesti dicabut. Ia akan menjumpai Kapolri tidak untuk mengkriminalisasi nelayan pemakai cantrang.
” Saya perintahkan semua menteri asal PKB untuk mengemukakan segera nasib nelayan pantura pada presiden. Semua anggota legistatif dari PKB mesti mengawal hasrat nelayan Pantura sampai selesai, ” tegas dia.