Pembayaran THR Sesuai Dengan Kekuatan Keuangan Semasing Pemda

Pembayaran THR Sesuai Dengan Kekuatan Keuangan Semasing Pemda – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakinkan kalau 232 pemda telah mengusahakan Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yg bekerja di wilayah. Angka ini meliputi 42,8 % dari 542 pemda yg kudu membayar THR.

Sri Mulyani menjelaskan angka ini datang dari observasi Kemenkeu pada Jumat (24/5) jam 10.15 WIB. Sekitar 232 pemda yg telah membayar THR ini terbagi dalam 13 propinsi, 182 kabupaten serta 37 kota.

“Selain itu, 71 pemda tengah dalam proses pembayaran sebab telah menentukan Ketetapan Kepala Wilayah (Perkada) sehubungan THR,” jelas Sri Mulyani, Jumat (24/5).

Selanjutnya dia menjelaskan 166 pemda masih membuat Perkada atau 35,39 % dari semuanya pemda yg kudu membayar THR. Banyaknya pemda itu terbagi dalam delapan propinsi, 121 kabupaten, serta 37 kota.Lalu, dari keseluruhan 542 pemda yg kudu membayar THR, baru 469 pemda yg telah berikan konfirmasi tingkat perkembangan (perkembangan) pembayaran THR terhadap Kemenkeu.

Menurutnya, Perkada sangat utama mengingat itu merupakan prasyarat pencairan THR buat instrumen pemda. Hal tersebut tertulis dalam Ketetapan Pemerintah Nomer 36 Tahun 2019 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggoita Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petinggi Negara, Penerima Pensiun, serta Penerima Tunjangan.

Awal mulanya, pencairan THR buat ASN yg bersumber dari Budget Penghasilan serta Berbelanja Wilayah (APBD) butuh dipayungi oleh ketetapan wilayah. Akan tetapi, Menteri Dalam Negeri Tjahjoi Kumolo menjelaskan proses perda memerlukan waktu lama, sampai THR dapat lamban dicairkan. Walhasil, klausal 10 PP Nomer 36 mengatakan kalau pencairan THR buat ASN dibawah naungan pemda dapat gunakan Perkada saja.

Namun, pembayaran THR sesuai dengan kekuatan keuangan semasing pemda.

“Jadi berdasar catatan kami, ada 46 pemda yg mendistribusikan THR sebesar penghasilan inti ditambah tunjangan menempel serta ada 187 pemda yg mendistribusikan THR ditambah tunjangan menempel serta tunjangan kapasitas,” ujar ia.

Selain itu, beberapa pemerintah kota udah mencairkan THR PNS sejak mulai pekan awal ini. Pemerintah Kota Surakarta, semisalnya, menyatakan udah mengalirkan Rp39 miliar.

Kepala Tubuh Penghasilan serta Pengurusan Keuangan Wilayah (BPPKAD) Kota Surakarta Yosca Herman Soedrajad menjelaskan pemberian THR telah dijalankan pada Senin (20/5) lalu dengan penghitungan 1 kali penghasilan serta tunjangan kapasitas.

“Sedang tenaga kontrak dengan kesepakatan kerja (TKPK) cuma beroleh THR 1 kali penghasilan,” tambah ia.

Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara juga membayar THR terhadap 12.256 PNS, termasuk juga guru. “THR terdiri atas penghasilan serta penambahan pendapatan,” ujar Sekretaris Wilayah Propinsi Sulut Edwin Silangen.

Sedang di Gorontalo, Pemerintah Kabupaten pun mengatakan udah mencairkan THR PNS. “Pada Selasa (21/5), kami beri THR. Sedang penghasilan ke-13 bakal diberikan kelak,” jelas Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo.