Penyebab Mendagri Di Panggil KPK

Penyebab Mendagri Di Panggil KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi saksi dalam penyelidikan masalah suap pengurusan perizinan project pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Kontrol diskedulkan ini hari, Jumat (25/1).

Tjahjo akan dicheck untuk terduga Neneng Hasanah Yasin (NHY) yang disebut Bupati Bekasi nonaktif.

“Ini hari, Mendagri Tjahjo Kumolo dijadwalkan menjadi saksi untuk Bupati Bekasi NHY,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, seperti diambil dari Pada.

Awal mulanya, pada 10 Januari lantas KPK pun sudah mengecek Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono menjadi saksi untuk Neneng Hasanah. Waktu itu, KPK minta beberapa info pada Sumarsono masalah pertemuan berkaitan dengan perizinan project Meikarta.

“Jadi sejauh manakah pengetahuan dari Dirjen Otda saat itu, kami menelusuri pun info pertemuan itu berlangsung sebab ada dua institusi atau lebih dari satu institusi yang miliki kewenangan berkaitan perizinan Meikarta dalam perihal ini ada Pemprov serta ada Pemerintah Kabupaten Bekasi,” kata Febri saat itu.

Selain itu, selesai dicheck, Sumarsono mengakui di konfirmasi masalah peraturan serta referensi Gubernur Jawa Barat berkaitan perizinan Meikarta itu.

“Substansinya pembangunan telah berjalan sesaat perizinan belumlah komplet. Nah, ini menuturkan berkaitan kerangka ini dalam hubungan dengan rapat yang dikerjakan di Ditjen Otonomi Daerah serta surat yang kami layangkan pada gubernur agar mencari jalan keluar, pengaturan antarkepala daerah propinsi dengan kabupaten sebaik-baiknya,” kata Sumarsono tempo hari.

Selanjutnya, dia menjelaskan pertemuan itu diadakan menjadi tindak lanjut hasil dari Rapat Dengar Opini (RDP) dengan Komisi II DPR RI.

“Lalu kita rapat atas ide Dirjen Otda mengundang beberapa pihak berkaitan agar jika masalah pada kepala daerah, gubernur, serta bupati janganlah di ruang umum tuntaskan dengan pengaturan dengan sah termasuk juga mengundang kementerian berkaitan termasuk juga ATR (Agraria serta Tata Ruangan) dan sebagainya,” tutur pria yang karib dipanggil Soni itu.

Dalam masalah pendapat tipikor atas project Meikarta, KPK sudah mengambil keputusan sembilan terduga. Mereka ialah Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Grup Taryudi (T) serta Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Grup Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Lalu Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal serta Service Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Kepala Bagian Tata Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR), serta Neneng Hasanah.

Ada empat orang yang sekarang ini jadi terdakwa serta dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung yaitu Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, serta Henry Jasmen Sitohang.